Saibumi.com, Bandar Lampung – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti Pemprov Lampung karena dianggap kurang efektif dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19.
Juru Bicara Pansus DPRD Lampung Darlian Pone mengatakan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pemprov dalam menangani pandemi Covid-19 bidang kesehatan melalui upaya testing pada tahun anggaran 2020 belum memadai.
“Kesimpulan dari hasil pemeriksaan BPK RI bahwa Pemprov Lampung kurang efektif melakukan penanganan pandemi Covid-19,” kata Darlian Pone di Gedung DPRD Lampung, Senin (17/1).
Menurutnya memasuki tahun 2021 DPRD Lampung merekomendasikan kepada pemprov untuk meningkatkan kinerja dalan penanganan pandemi covid dengan meningkatkan kinerja 3 T (Testing, tracing, treatment).
“Kemudian lakukan edukasi dan sosialisasi melalui penyempurnaan manajemen, peningkatan kapasitas pelayanan, penambahan jejaring laboratorium, mempersiapkan fasilitas karantina/isolasi di luar rumah sakit serta mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam menangani pandemi covid di Lampung,” ucap Darlian Pone.
Ia melanjutkan DPRD Lampung siap mendukung dan bekerjasama dalam menangani pandemi covid sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada. “DPRD siap mendukung pemprov dalam menangani pandemi covid di Lampung,” ujarnya seperti dilansir RMOLLampung.id.
Sementara Sekdaprov Fahrizal Darminto membantah bahwa untuk pemeriksaan dilakukan pada bulan September jadi statusnya masih September, sehingga ada status anggaran sekian persen yang terserap.
“Kita kan menilai satu tahun pemerintahan belum membayarnya insentif tenaga kesehatan itu status September pada Desember sudah selesai semua,” tutupnya.(andi)
Saibumi.com jaringan Siberindo.co
