Lambar, etalaseinfo.com (SMSI) – Bupati Lampung Barat (Lambar) Hi. Parosil Mabsus menjadi salah satu tokoh narasumber sebagai peran anggaran daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal pada kegiatan seminar nasional yang dilakukan secara daring oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di ruang kerja Bupati Sekdakab, Senin (13/9/2021).
Dalam acara Kementerian PPDT menyapa Pemerintah Daerah dengan mengangkat tema Merdeka Dari Ketertinggalan refleksi percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2014-2019.
Acara tersebut dihadiri oleh Kementerian PPDT Ir. Eko Sri Haryanto, Sekretaris PPDT Mety Susanty, Kementerian Keuangan Jaka Sucipto dan Para Narasumber.
Pada kesempatan itu Bupati Parosil yang dikenal sebagai Bupati Kopi Lambar itu berharap Mudah-mudahan kegiatan Webinar kali ini akan menjadikan diskusi dalam rangka melanjutkan kebijakan-kebijakan sekaligus melakukan evaluasi dengan berbagai macam kebijakan yang sudah dilakukan.
Dikatakannya bahwa Kabupaten Lambar ini terdiri dari 15 kecamatan, 131 desa/pekon, 5 kelurahan dengan tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi disamping itu, kabupaten Lambar ini juga memiliki luasan wilayah 64% adalah hutan lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Sebelum dirinya di Lantik Kabupaten Lambar ini merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang berada di Provinsi Lampung, sekitar 60 Desa/ Pekon yang tertinggal.
“Akan tetapi saat ini dari 131 Desa/ Pekon di Lambar sekitar 60 desa mandiri di provinsi Lampung dan 40 desa mandirinya di Kabupaten Lambar, inilah berkat kegigihan dan seluruh dukungan dari staf dan jajaran Kabupaten Lambar sehingga dapat keluar dari Kabupaten tertinggal,” ucapnya.
Menurut Parosil, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar tentu harus membuat sebuah Kebijakan dengan potensi yang sangat terbatas, Hutan yang berada di Lambar ini tidak semua hutan itu bisa di garap.
Luas Hutan TNBBS lebih luas dibandingkan hutan lindung tersebut dan potensi yang dimiliki TNBBS itu ada Potensi Goethermal (Panas Bumi) namun, hingga saat ini Pemkab Lambar Belum mendapatkan Izin dengan Pemerintah Pusat terkait eksplorasi Pemanfaatan Geothermal yang berada di TNBBS itu.
Disampaikannya bahwa Langkah Konkret yang dilakukan Pemkab Lambar untuk keluar dari Kabupaten tertinggal yakni mengumpulkan seluruh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat untuk dibagi beberapa tim, melakukan indentifikasi di masing-masing Kecamatan dan Pekon.
“Kita Indentifikasi keseluruhan sehingga apa yang menjadi permasalahan kabupaten tertinggal dapat diselesaikan, kami tidak ingin berdiam diri, kami tentu akan bekerja keras dan berupaya agar keluarga dari desa tertinggal,”ungkapnya.(Kf-Kub-J)
