BANDAR LAMPUNG, FS – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi kasus proyek infrastruktur Musa Zainuddin. Hukuman mantan Anggota
# KPK
Mantan Bupati Lampung Tengah Kembali Jalani Proses Persidangan
BANDAR LAMPUNG, FS – Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa agaknya harus bersiap-siap untuk menjalani proses persidangan atas perkara dugaan korupsi yang dilakoninya.
Penyimpangan Dana Desa di Lambar Senilai Rp21 Miliar Disorot KPK
BANDAR LAMPUNG, FS – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menegur Inspektorat Lampung Barat untuk terus mengawal penggunaan dana desa. Teguran ini muncul atas
Menanti Kepastian KPK Soal Sejumlah Nama dalam Perkara Korupsi di Lampung
BANDAR LAMPUNG, FS – Praktisi Hukum, Sukriadi Siregar, kepada reporter Fajar Sumatera, pada 10 September 2020, mengatakan sudah sepatutnya KPK mengumumkan bagaimana
KPK Tetap Lanjutkan Proses Hukum Bagi Calon Kepala Daerah di Tengah Pilkada
BANDAR LAMPUNG, FS – Jelang kontestasi Pilkada 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menunda setiap perkara yang diduga melibatkan calon kepala
KPK Kecolongan Soal Dana Bansos di Lampung Timur
BANDAR LAMPUNG, FS – KPK sedianya telah menyediakan aplikasi yang disebut dengan JAGA Bansos. Tujuannya untuk menampung keluhan masyarakat atas adanya penyaluran
Sanjungan Ketua KPK jadi Teguran Langsung ke Kejati Lampung
BANDAR LAMPUNG, FS – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) Dr Yusdianto, mengartikan sanjungan Ketua KPK Firli Bahuri, merupakan sebuah teguran kepada
Ketua KPK Beri Apresiasi ke Kejati Lampung
BANDAR LAMPUNG, FS – Ketua KPK Firli Bahuri, memuji kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait penanganan perkara korupsi. “Prestasinya luar biasa,” kata
KPK Terima Cicilan Uang Pengganti dari Mantan Bupati Lampung Utara
BANDAR LAMPUNG, FS – Terpidana kasus korupsi mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, menyerahkan cicilan Uang Pengganti (UP) yang menjadi pidana
PPRL : Rekomendasi PDI-P ke Nanang Ermanto Bisa Berubah
BANDAR LAMPUNG, FS – Koordinator Umum Pusat Pergerakan Rakyat Lampung (PPRL) Yohanes Joko Purwanto, menilai rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ke