BANDAR LAMPUNG, FS – Peristiwa Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang terjadi di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Lampung, menunjukan kegagalan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal membentuk pemerintahan yang bisa mencegah perilaku koruptif.
“Hal ini tanda tidak ada konsistensi untuk membuat pemerintahan yang baik, meski dinas tersebut berulang kali disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” ungkap Akademisi Hukum dari Universitas Negeri Lampung Yusdianto, Selasa (29/9).
“Ini juga semacam tidak ada ketegasan dari pemprov atau kurangnya komitmen untuk menindaklanjuti saran-saran dari KPK. Terlihat pemprov bermain-main dan tidak serius,” timpalnya.
Di sisi lain, Yusdianto juga memberikan kritik kepada KPK. Ia menilai, KPK harusnya turut menginstropeksi diri atas adanya OTT yang dilakukan Polresta Bandar Lampung.
“Kita juga merangkumkan bahwa peristiwa OTT yang belakangan ini terjadi Pemprov, ada tiga kali OTT ya, bahwa KPK sendiri masih gagal dalam hal menata birokrasi,” tuturnya.
Kegiatan OTT yang dilakukan pihak Polresta Bandar Lampung ini kata Yusdianto patut diapresiasi. “Sudah seharusnya diapresiasi. Kegiatan yang begini-begini justru harus kita dukung,” tandasnya.(FS/RDO)
