Lampung Barat, etalaseinfo (SMSI) – Bupati Lampung Barat (Lambar) Hi. Parosil Mabsus melakukan rapat bersama Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sudin, SE., terkait penangan konflik gajah yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya yang terjadi di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS), Jumat (17/9/2021).
Rapat penanganan konflik gajar tersebut dilaksanakan di Sekolah Kopi Pekon Sukajaya, Kecamatan Sumber Jaya, dan dihadiri Anggota DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan, Plt. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Provinsi Lampung Ir. John Kenedie, M.M., Ketua DPRD Lambar Edi Novial S.Kom., dan Anggota, Asissten Bupati Lambar bidang perekonomian dan pembangunan Wasisno Sembiring, Perwakilan Polres Lambar, Perwakilan Kodim 0422/LB, Kapolsek, Danramil, Peratin Pekon Hantatai dan Pekon Gunung Ratu Kecamatan BNS, Peratin Pekon Sukamarga dan Peratin Pekon Tugu Sari Kecamatan Suoh, serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan
konflik gajah kedua Kecamatan tersebut.
Kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar yang meminta pemerintah pusat ikut membantu penyelesaian konflik gajah yang terjadi di dua kecamatan tersebut yang sudah berlangsung menahun.
Sebelumnya, kehadiran Ketua Komisi IV DPR RI di Kabupaten Lampung Barat itu sempat disinggung Bupati Parosil saat mengelar rapat koordinasi dengan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait penanganan konflik gajah pada (14/9) kemarin.
Sebagai tindak lanjut penanganan konflik gajah tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI akan menggelar rapat kembali dengan Kepala Balai Besar TNBBS Provinsi Lampung pada Rabu (22/9) mendatang.
Bupati Lambar Hi. Parosil Mabsus mengatakan, konflik antara masyarakat Kecamatan Suoh dan BNS dengan gajah yang telah terjadi bertahun-tahun itu, selama ini tidak ada penanganan yang permanen, sehingga hewan dilindungi tersebut menjadi teror bagi masyarakat setempat.
“Sehubungan dengan adanya konflik tersebut, Pemkab Lambar melakukan koordinasi dengan forkopimda mengingat permasalahan gajah merupakan permasalahan lintas sektor, berkoordinasi dengan Gubernur Lampung dan Dinas terkait di Provinsi Lampung untuk menangani konflik sesuai dengan SK Gubernur Nomor : G/459/V.23/HK/2017 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar Provinsi Lampung, serta berkoordinasi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar permasalahan konflik dapat diselesaikan dengan cara komprehensif,” ungkap Parosil.
Sementara Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, SE pada pembahasan konflik tersebut, akan membantu logistik kepada Satgas Pekon terdampak yang menangani konflik gajah dengan memberikan 5000 sarden kaleng dan 5000 butir telur.
“Saya bantu satgas yang menangani konflik ini dengan 5000 sarden kaleng dan 5000 butir telur,” katanya. Selain itu, Ia juga akan memberikan 5 Paket tanaman pakan gajah pada tahun 2021 ini, untuk harga per paket sebesar 50 juta, sehingga total mencapai 250 juta.
Paket tanaman tersebut akan ditanam di perbatasan antara pemukiman warga dengan TNBBS, hal itu ditujukan agar hewan dilindungi tersebut tidak memasuki pemukiman yang selama ini menjadi teror bagi warga setempat.
“Saya juga akan memberikan 5 paket tanaman pakan gajah, par satu paket tanaman itu seharga 50 juta, saya akan memberikan 5 paket pada tahun 2021 ini juga,” tambahnya.
Sehubungan pembahasan terkait konflik gajah dilakukan di Sekolah Kopi, dan sekolah kopi tersebut hanya satusatunya yang ada di Indonesia, tepatnya di Pekon Sukajaya, Kecamatan Sumber Jaya, Ketua Komisi IV DPR RI itu akan memberikan bantuan berupa alat pengolahan kopi untuk melengkapi fasilitas yang sebelumnya belum tersedia.
“Saya akan memberikan alat pengolahan kopi yang canggih, untuk pembelajaran di sekolah kopi ini,” pungkasnya. Parosil Mabsus yang akrab disapa (Pak Cik) itu, menyerahkan peralatan patroli untuk menghalau gajah kepada Satgas Penanggulangan konflik gajah kepada kedua Kecamatan tersebut. (Kf-Kub-J)
